Embargo Persenjataan terhadap Federasi Rusia oleh Ukraina

(M Teguh A Nasution) Tulisan ini akan membahas mengenai embargo persenjataan oleh Ukraina terhadap Rusia. Penulis akan membagi makalah ini menjadi tiga bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang hubungan Ukraina dengan Rusia, serta latar belakang hubungan industri pertahanan kedua negara tersebut. Bagian kedua yaitu pembahasan akan membahas mengenai analisa dampak embargo terhadap proses modernisasi persenjataan Rusia, industry pertahanan Ukraina, serta hubungan Ukraina dengan rusia. Tulisan ini akan diakhiri dengan bagian kesimpulan dimana analisa dalam bagian pembahasan akan disimpulkan.

Pendahuluan

Ukraina dan Rusia merupakan dua negara bertetangga yang memiliki hubungan ekonomi dan kultural yang sangat akrab. Ukraina merupakan tempat berdirinya peradaban rusia dengan ditandai kemunculannya Kievan Rus yang mencapai kejayaannya pada pertengahan abad ke-11.[1] Selama beberapa abad kedepan, Ukraina dan Rusia memiliki hubungan yang akrab, dimana pada abad ke 18, Ukaiana resmi menjadi bagian dari kekaisaran Rusia.[2]

            Ukraina mendapatkan kemerdekaan pertamanya dari Rusia pada tahun 1917 menyusul runtuhnya kekaisaran Rusia.[3] Namun kemerdekaan yang didapatkan oleh Ukraina tidak bertahan lama karena negara tersebut dengan cepat dikuasai oleh Uni Soviet pada tahun 1922.[4] Awal kekuasaan Uni Soviet di Ukraina diwarnai dengan berbagai macam penindasan akibat perlawanan yang diberikan oleh rakyat Ukraina. Pada tahun 1930an, Stalin memerintahkan pembunuhan dan kelaparan masal terhadap rakyat Ukraina karena para petani di negara tersebut menolak untuk pengikuti sistem pertanian kolektif. Hal ini berakibat pada besarnya dukungan rakyat Ukraina terhadap pendudukan Jerman Nazi pada awal perang dunia II. Namun akibat perlakukan buruk dibawah pendudukan Jerman, Mayoritas rakyat Ukraina menuju pertengahan perang akhitrnya memilih untuk spenuhnya mendukung Uni Soviet.

            Selama hampir sepanjang abad ke-20, hubungan Ukraina dengan Rusia merupakan hubungan tingkat domestik dalam Uni Soviet. Hubungan kedua negara tersebut muncul ke tingkat internasional pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991 yang mengakibatkan kedua negara tersebut menjadi negara merdeka. Namun hubungan kedua negara kerap mengalami pasang surut. Polemik pertama yang mewarnai hubungan Ukraina dengan Rusia adalah sengketa kepemilikan Semenanjung Krimea. Krimea merupakan semenanjung strategis yang dahulu merupakan bagian dari kekaisaran Rusia, namun pada 1954 Nikita Khruschev selaku pemimpin Uni Soviet pada masa itu memberikannya kepada Ukraina dengan alasan sebagai hadiah atas jasa-jasa rakyat Ukraina selama perang dunia kedua. Setelah melalui negosiasi yang panjang, sengketa kepemilikan Semenanjung Crimea akhirya terselesaikan melalu sebuah referendum dimana kepemilikannya jatuh kepada Ukraiana.[5]

            Hubungan Ukraina dengan Rusia pada masa kini meliputi hubungan ekonomi, energy dan industry petahanan yang sangat erat. Besar ekspor Ukraina ke Rusia pada tahun 2013 mencapai angka $15,8 milyar, terbesar diantara negara-negara CIS dan keempat terbesar dari semua negara di dunia.[6] Rusia sangat tergantung pada Ukraina demi memenuhi kebutuhan industrinya, termasuk industri pertahanan. Ukraina merupakan pemasok utama bagi berbagai mesin-mesin helicopter, dan mesin turbin gas yang digunakan dalam kapal perang Rusia.[7] Selain itu, mayoritas ekspor gas Rusia kepada Uni eropa juga melewati Ukraina. Walupun Rusiaberupaya untuk menguruangi ketergantungan ini dengan membangun pipa gas yang tidak melewati Ukriana seperti Nord Stream dan South Stream pipeline, namun proyek tersebut menghadapi kendala akibat keenganan Uni Eropa untuk terus bergantung pada pasokan gas dari Rusia.

            Bagi Ukraina, Rusia merupakan pasar ekspor yang sangat penting. Rusia bersama CIS dan Uni Eropa merupakan pasar utama ekspor Ukraina. Industri pertahana Ukraina sangat berkontribusi pada pendapatan ekspor, mencakup hingga 30% dari total pendapatan ekspor Ukraina. Selain sangat berkontribusi pada pendapatan ekspor, Industri pertahanan Ukraina juga sangat bergantung pada pasar yang tedapat di Rusia. Hal ini disebabkan karena Rusia merupakan satu-satunya negara yang membutuhkan produk-produk militer Ukraina seperti mesin dan komponen rudal. Negara-negara barat tidak tertarik untuk memberli produk-produk  tersebut dari Ukraina karena tidak kompatibel dengan sistem persenjataan yang mereka miliki.[8] Oleh karena itu, industry peratahanan Ukraina sangat bergantung pada pasar rusia, sebagaimana Rusia bergantung pada mesin dan komponen persenjataan Ukraina untuk menopang industri pertahanannya sendiri.

            Namun berubahnya dinamika politik di Ukraina yang dahulu dikuasai oleh Presiden pro rusia dengan Presiden pro Barat mengancam kerjasama ekonomi antara Rusia dengan Ukraina terutama pada bidang industry pertahanan. Tergulingnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro Rusia dengan digantikan oleh pemerintahan pro Barat mengancam kepentingan Rusia di Ukraina, terutama kepentingan keamanannya di Semenanjung Crimea. Hal ini mendorong Rusia untuk melindungi kepentingan keamanannya di Crimea dengan menganeksasi semenanjung tersebut pada 16 Maret 2014 setelah melalui referendum.[9] Walaupun begitu, referendum tersebut dianggap oleh Ukraina dimana pada majelin umum PBB ke-68 dihasilkan resolusi untuk tetap mengakui Semenanjung Crimea sebagai bagian dari Ukraina.[10]

            Tindakan Rusia yang menganeksasi Semenanjung Crimea memicu reaksi keras baik dari Ukraina, Uni Eropa dan Amerika Srikat. Reaksi ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia.Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah dengan membatasi kemampuan Rusia dalam mengakses pasar keuangan Uni Eropa dengan dibatasinya bank-bank terbesar Rusia seperti Sberbank dan VTB Bank.[11] Uni eropa juga memberlakukan embargo persejataan terhadap Rusia, yang berakibat pada gagalnya pengirim kapal perang amfibi kelas Mistral yang diproduksi oloeh Perancis.[12]

            Namun walaupun embargo persenjataan Uni Eropa telah mengakibatkan kegagalan maupun oendundaan terhadap beberapa proyek modernisasi persenjataan rusia, namun ketergantungan Rusia terhadap persenjataan dari Uni Eropa masih tergolong kecil. Embargo presenjataan yang diberlakukan oleh Ukrainalah yang justru memberi pengaruh besar terhadap upaya modernisasi persenjataany Rusia. Ketergantungan Rusia atas pasokan komponen persenjataan dari Ukraina telah berakibat pada penundaan berbagai proyek modernisasi persenjataan pasca dibelakukannya embago persenjataan terhadap Rusia oleh Pemerintah Ukraina.

Pembahasan

Pada bagian ini, penulis akan menganalisa masalah yaitu “embargo persenjataan terhadap Rusia oleh Ukraina”. Penulis akan menaparkan efek dari embargo tersebut terhadap hubungan kedua negara. Selain itu penulis juga akan memabahas mengenai dampak embargo terhadap upaya modernisasi persenjataan Rusia, serta terhadap industry pertahanan Ukraina sendiri.

Seperti yang dipaparkan pada bagian penduhulan, kita dapat melihat bahwa Ukriana dan Rusia memiliki hubungan industri pertahanan yang sangat erat. Hal ini merupakan warisan dari masa Uni Soviet, dimana industri-industri tertahanan tersebut tersebar di berbagai republic-republik anggota. Hal ini menimbulkan permasalahan pasca runtuhnya Uni Soviet yang menyebabkan industry-industri pertahanan yang memiliki fungsi saling mendukung ini terletak di negara yang berbeda.

            Rusia sebagai negara eksportir senjata kedua terbesar di dunia[13] ternyata masih memiliki ketergantungan persenjataan pada Ukraina. Rusia memiliki ketergantungan terhdap komponen rudal serta mesin-mesin untuk helicopter dan kapal perang. Embargo yang dilakukan oleh Ukraina telah mengakibatkan terhambatnya berbagai proyek modernisasi angkatan bersentaja Rusia.

Dampak Embargo pada Program Modernisasi Angkatan Laut Rusia

Program modernisasi angkatan bersenjata Rusia mengalami berbagai hambatan akibat embargo persenjataan oleh Ukraina. Program modernisasi angkatan laut Rusia merupakan yang paling terdampak akibat embargo yang dilakukan oleh Ukraina.

Pada saat ini, Rusia sedang berusaha untuk memodernisasi angkatan lautnya  yang mengalami kemunduran akiba runtuhnya Uni Soviet. Proyek modernisasi ini meliputi pembangunan kapal selam dan kapal permukaan baru, serta modernisasi bagi kapal-kapal era Uni Soviet. Saat ini proyek konstruksi kapal perang Rusia meliputi sebagai berikut:[14]

• Kapal selam balistik bertenaga nuklir kelas Borei. 3 beroperasi, 3 sedang dalam konstruksi, 2 sedang dipesan. Kapal selam kelas Borei akan menggantikan kelas Delta IV dan Typhoon dalam memegang peran sebagai kapal selam balistik nuklir utama.
• Kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir kelas Yassen. 1 beroperasi, 1 dalam kontruksi, 8 direncanakan.
• Fregat berpeluru kendali kelas Gorshkov. 1 sedang uji coba, 8 dalam konstruksi. Proses pembangunan kapal ini berjalanan dengan lambat. Hal ini diperparah dengan terputusnya pasokan mesin turbin gas dari Ukraina.
• Fregat berpeluru kendali kelas Grigorovich. 3 dalam konstruksi dari 6 yang direncanakan. Konstruksi 3 kapal lainnya terancam batal akibat terputusnya pasukan mesin turbin gas dari Ukraina.
•  Korvet kelas Gremyashchy. 2 dalam konstruksi. Konstruksi unit selanjutnya dibatalkan akibat terputusnya pasokan mesin turbin gas dari Jeman.

Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa pembangunan kapal selam Rusia tidak terpengaruh oleh pemberlakuan embargo persenjataan oleh Ukraina, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pembangunan kapal permukaan. Embargo persenjataan oleh Ukraina telah mempengaruhi proyek konstruksi fregat kelas Gorshkov dan kelas Grigorovich.

      Proyek konstruksi fregat baru merupakan proyek kunci dalam upaya Rusia menghidupkan kembali industri perkapalannya. Penguasaan teknologi pembangunan kapal perang jenis fregat merupakan jalan bagi Rusia untuk memulai konstruksi kapal perang yang lebih besar seperti kapal perusak, penjelajah dan kapal induk. Selain itu, Rusia juga membutuhkan kapal-kapal tipe fregat ini untuk menggantikan kapal perang jenis fregat dan beberapa jenis perusak zaman Uni Soviet yang sudah terlalu tua.

Namun embargo persenjataan yang dilakukan oleh Ukriana telah memotong pasokan mesin turbin gas yang dibuuhkan Rusia dalam membagun kapal-kapal jenis ini. Proyek pembangun Fregat kelas Gorshkov mengalami kendala dalam pembangunan kapal ke-3 dan ke-4 dinamakan Admiral Golovko dan Admiral Isakov. Pembangunan kedua fregat tersebut terkendala karena mesin turbin gas M90FR yang diproduksi oleh perusahaan Ukraina Zorya-Mashproekt tidak dapat lagi diimpor oleh Rusia akibat embargo.[15] Untuk menggantikan mesin tersebut, Rusia menugaskan perusahaan domestic pembuat mesin jet pesawat NPO Saturn untuk membuat penggantinya. Namun pengganti mesin tersebut diperkirakan baru bisa diproduksi pada tahun 2019 hingga 2020.[16]

Selain proyek pembangunan fregat kelas Gorshkov, pembangunan fregat kelas Grigorovich juga mengalami kendala akibat embargo persenjataan oleh Ukraina. Pembangunan 6 unit fregat kelas Grigorovich untuk angkatan laut Rusia terancam hanya tercapai 3 unit akibat terputusnya pasokan mesin M90FP buatan Ukraina. Rusia berencana untuk menjual 3 unit lainnya kepada negara lain karena menunggu diproduksi mesin pengganti oleh perusahaan domestic Rusia dianggap terlalu lama, sehingga lebih baik menjual ketiga kapal tersebut dan mengalihkan dana pada proyek lain yang lebih penting.[17]

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa embargo persenjataan yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina terhadap Rusia terbukti memngakibatkan habatan besar bagi proyek pembangunan kapal perang permukaan untuk angkatan laut Rusia. Proyek pembangunan fregat kelas Gorshkov dan fregat kelas Grigorovich mengalami penundaan dan pembatalan akibat terputusnya pasokan mesin turbin gas dari Ukraina. Hal ini akan menunda proyek pembangunan kapal perang permukaan besar lainnya seperti kapal perusak baru. Namun selain proyek modernisasi angkatan laut, embargo persenjataan yang dilakukan oleh Ukraina tidak begitu mempengaruhi proyek modernisasi angkatan darat dan udara Rusia. Hal ini diindikasi dengan tidak adanya pemberitaan maupun laporan penundaan atau pembatalan proyek-proyek jet tempur maupun tank generasi baru Rusia.

Dampak Embargo Persenjataan bagi Industri Persenjataan Ukraina

Embargo persenjataan terhadap Rusia tidak hanya merugikan Rusia dengan menimbulkan berbagai hambatan bagi proses modernisasi angkatan bersenjatanya, namun juga merugikan industry pertahanan Ukraina sendiri. Rusia merupakan pasar pelanggan utama bagi produk-produk militer Ukraina dimana 70% dari ekspor produk militer Ukraina ditujukan untuk Rusia.[18]

            Industri pertahanan Ukraina seperti Yuzhmash yang memproduksi komponen roket dan rudal bagi Rusia terpaksa harus menjalankan peran balancing antara memenuhi kontrak persenjataan dengan Rusia, tanpa terlalu melanggar embargo dan mengundang amarah dari Pemerintahan Ukraina.[19] Namun embargo yang diberlakukan oleh Pemerintahan Ukraina mengakibatkan terancam batalnya kontrak proyek-proyek persenjataan dari Rusia bagi Yuzhmash dan perusahaan persenjataan Ukraina lainnya.

            Hilangnya pasar persenjataan Rusia bagi industri pertahanan Ukriana membawa ancaman besar bagi kelangsungan industri tersebut dan perekonomian Ukraina. Pada saat ini, Ukraina memiliki 134 BUMN bidang persenjataan yang mempekerjakansebanyak 120,000 pekerja dengan beragam kemampuan. Besarmya industry pertahanan Ukraianmerupakan warisan dari era Uni Soviet yang memfokuskan berbagai industry pertahanan di Ukraina. Namun, kecilnya ukuran angkatan bersenjata Ukraina berakibat pada tidak mampunya kebutuhan persenjataan domestic untuk menyokong seluruh industry pertahanan yang ada di Ukraina. Satu-satunya pasar yang mampu menyokong industry pertahanan Ukraina adalah Rusia.[20]

Hilangnya pasar utama industry pertahanan Ukraina mengancam keberlangsungan industry pertahanan Ukraina. Hal ini dapat mengaikibatkan naiknya tingkat pengangguran yang akan semakin membebankan ekonomi Ukraina yang saat ini sedang krisis. Selain itu, ahli-ahli persenjataan yang menganggur ini dapat menimbulkan ancaman besar terhdap kemananan dunia. Demi mencari penghasilan, mereka bisa saja dipekerjakan oleh berbagai pihak-pihak seperti rogue nations maupun organisasi criminal dan teroris yang hendak meningkatkan kapabilitas militer mereka.[21]

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa embargo persenjataan terhadap Rusia oleh Ukraina tidak hanya merugikan Rusia, namun juga merugikan industry pertahanan Ukraina. Rusia sebagai pasar utama industry pertahanan Ukraina merupakan satu-satunya pasar yang dapat menyokong industry pertahanan Ukraina yang besar. Hilangnya pasar utama tersebut dapat mengakibatkan keruntuhan industry pertahanan Ukraina yang akan semakin membebankan perekonomian Ukraina serta menimbulkan masalah-masalah kemanan.

Efek Embargo terhadap Hubungan Ukraina – Rusia

Embargo persenjataan yang dilakukan oleh Ukraina terhadap Rusia tidak begitu membawa perubahan bagi hubungan kedua negara yang memang sudah buruk. Mendinginnya hubungan Ukraina dengan Rusia pada umumnya diakibatkan oleh jatuhnya pemerintahan pro Rusia di Ukraina dan tindakan Rusia yang menganeksasi Semenanjung Crimea serta mendukung pemberontakan di Ukraina Timur.

            Embargo persenjataan yang dilakukan oleh Ukraina merupakan hasil dari memburuknya hubungan kedua negara. Selain menutus hubungan kerjasama persenjataan, memburuknya hubungan kedua negara juga berakibat pada dinaikannya harga impor gas Ukraina oleh Rusia sebesar 80%.[22] Selain itu, dampak dari buruknya hubungan kedua negara juga berakibat pada pemberhentian penyiaran program televisi Rusia oleh perusahaan televisi Ukraina.[23]

            Namun secara umum dapat dilihat bahwa berbagai tindakan yang diambil kedua negara seperti pemutusan kerjasama persenjataan oleh Ukraina, dan penaikan harga gas oleh Rusia merupakan tindakan yang diambil akibat memburuknya hubungan kedua negara. Tindakan tersebut bukan menjadi penyebab dari memburuknya hubungan kedua negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa embargo persenjataan terhadap rusia oleh Ukraina tidak membawa perubahan besar bagi hubungan Ukraina – rusia yang memang sudah dingin.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa embargo persenjataan terhadap Rusia oleh Ukriana telah membwa dampak buruk bagi kedua negara. Embargo tersebut merugikan rusia dalam upaya modernisasi angkatan bersenjatanya terutama angkatan laut. Terputusnya pasokan mesin-mesin kapal dari Ukraina mengakibatkan penundaaan dan pembatalan bagi beberapa proyek pembangunan kapal perang permukaan Rusia.

            Bagi pihak Ukraina, embargo tersebut juga membawa kerugian besar bagi industry pertahanan dalam negeri. Hilangnya pasar utama yaitu Rusia mengancam keberlangsungan industry pertahanan Ukraina beserta 120,000 orang yang bekerja di dalamnya. Runtuhnya indsutri pertahanan Ukraina akan meningkatkan tingkat pengangguran di negara tesebut dan semakin menambah beban perekonomian negara.

            Namun, emabargo persenjataan yang dilakakukan oleh Ukraina terhadap Rusia tidak membawa perubahan besar bagi hubungan kedua negara. Embargo bukanlah menjadi penyebab memburuknya hubungan kedua negara, melainkan disebabkan oleh jatuhnya pemerintahan pro Rusia di Ukraina dan tindakan Rusia yang menganeksasi Semanjung Crimea serta mendukung pemberontakan di Ukraina Timur.

---

[1] “Kievan Rus,” Encyclopaedia Britannica, modifikasi terakhir 6 Desember 2015, http://www.britannica.com/topic/Kievan-Rus (diakses pada 3 Desember 2016)

[2] Theunis Bates, “Ukraine’s fraught relationship with Russia: a brief history,” The Week, modifikasi terakhir 8 Maret 2014, http://theweek.com/articles/449691/ukraines-fraught-relationship-russia-brief-history (diakses pada 3 Desember 2016)

[3] ibid

[4] ibid

[5] Adam Taylor, “To understand Crimea, take a look back at its complicated history,” Washington Post, modifikasi terakhir Februari 27 2014, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/02/27/to-understand-crimea-take-a-look-back-at-its-complicated-history/  (diakses pada 19 Desember 2015)

[6] Alexander Dembitski, “The economic implications of Ukraine-Russia trade relations,” CEIC, http://www.ceicdata.com/en/blog/economic-implications-ukraine-russia-trade-relations (diakses pada 3 Desember 2016)

[7]Charles Recknagel, “Complex ties: Russia’s armed forces depend on Ukraine’s military industry,” Dari Free Europe Radio Liberty, modifikasi terakhir 28 Maret 2014, http://www.rferl.org/content/russia-ukraine-military-equipment/25312911.html (diakses pada 3 Desember 2016)

[8] ibid

[9] Amanda Paul, “Crimea One Year after Russia Annexation,” European Policy Center, (24 Maret 2015) hlm. 2

[10] “General Assembly Adopts Resolution Calling upon States Not to Recognize Changes in Status of Crimea Region,” United Nations, modifikasi terakhir 24 Maret 2014, http://www.un.org/press/en/2014/ga11493.doc.htm  (diakses pada 19 Desember 2015)

[11]  Valentina Pop, “EU hits Russia’s largest bank, imposes arms embargo,” EU Observer, modifikasi terakhir 31 Juli 2014, https://euobserver.com/foreign/125168 (diakses pada 3 Desember 2016)

[12] “French MPs okay €950mln payment to Russia for cancelled Mistral deal,” TASS, modifikasi terakhir 17 September 2015, http://tass.ru/en/world/821797 (diakses pada 3 Desember 2016)

[13] Jeremy Bender, “This map shows where the world’s 3 biggest arms exporter are sending their weapons,” Business Insider, modifikasi terakhir 21 Maret 2015, http://www.businessinsider.co.id/where-the-world-buys-its-weapons-2015-3/?r=US&IR=T#.VndXtE-rFnc (diakses pada 3 Desember 2016)

[14] Dimitry Gorenburg, “Russian naval shipbuilding: is it possible to fulfill the Kremlin’s grand expectation,” PONARS Eurassia, modifikasi terakhir Oktober 2015, http://www.ponarseurasia.org/memo/russian-naval-shipbuilding-it-possible-fulfill-kremlins-grand-expectations (diakses pada 3 Desember 2016)

[15] Sam LaGrone, “Ukraine arms embargo could  delay delivery of Russian frigates,” USNI, modifikasi terakhir Januari 27 2015, http://news.usni.org/2015/01/27/ukraine-arms-embargo-delay-delivery-russian-frigates (diakses pada 20 Desember 2015)

[16] Karl Soper, “Russian Gorshkov frigate build may slow without Ukrainian gas turbines,” IHS Jane’s 360, modifikasi terkahir 26 Januari 2015, http://www.janes.com/article/48313/russian-gorshkov-frigate-build-may-slow-without-ukrainian-gas-turbines (diakses pada 20 Desember 2015)

[17] Nikolai Novichkov, “Russia hoping to export three sanction-hit Admiral Grigorovich-class frigates,” IHS Jane’s 360, modifikasi terakhir 14 Oktober 2015, http://www.janes.com/article/55284/russia-hoping-to-export-three-sanction-hit-admiral-grigorovich-class-frigates (diakses pada 20 Desember 2015)

[18] Thomas Grove, “Ukraine arms firm walks tight rope between Kiev and Moscow,” Reuters, May 27 2014, http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-arms-idUSKBN0E71LZ20140527 (diakses pada 20 Desember 2015)

[19] ibid

[20] Alexandra Mclees, Eugene Rumer, “Saving Ukraine’s defense industry,” Carnegie Endowment, 30 Juli 2014, http://carnegieendowment.org/2014/07/30/saving-ukraine-s-defense-industry (diakses pada 3 Desember 2016)

[21] ibid

[22] Svetlana Burmistrova, Natalia Zinets, “Russia raises gas prices for Ukraine by 80 percent,” Reuters, modifikasi terakhir 4 April 2014, http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-gas-idUKBREA330C520140404 (diakses pada 3 Desmber 2016)

[23] “Ukraine orders to stop broadcasting of Russian TV programmes within 24 hours, Sputnik News, modifikasi terakhir 11 Juli 2014, http://sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_07_11/Ukraine-orders-to-stop-broadcasting-of-Russian-TV-programmes-within-24-hours-0385/ (diakses pada 3 Desember 2016)

The Importance of Maintaining a Powerful Indonesian Navy

Indonesian navy corvette KRI Bung Tomo launching an exocet missile

(M Teguh A Nasution) Geography played an important role on shaping a country’s destiny. With the sea dividing the 17 508 islands that makes up Indonesia, it is clear that our nation’s destiny lies on the seas. Past experience had shown that control of the sea is an important factor for maintaining the survival of the rulers of nusantara. The Sumatra based kingdom of Sriwijaya maintained a powerful naval force which allowed the kingdom to control vital trade routes and even mount raids against foreign powers in mainland Asia. For centuries to come, naval power continued to influence the survival of nusantara’s rulers. 

The founding of Indonesia on 17^th of August 1945, and its subsequent 4 year struggle against Dutch attempt of reoccupation was also greatly influenced by control of the Sea. The Dutch although had taken a heavy beating during world war two, still had overwhelming naval superiority against the Indonesians. Ships of the Royal Dutch Navy imposed an economic blockade against Indonesia, resulting in scarcity of commodity.

It was not until the 1960s during the Trikora era that Indonesian naval capability posed a threat against the Royal Dutch Navy. During that time, Indonesian naval capability grew exponentially with the introduction of Eastern bloc weaponries which includes submarines, destroyers, maritime strike bombers and a cruiser. These impressive arrays of weaponry were aimed at neutralizing Dutch naval presence around Papua with the main goal of sinking the aircraft carrier Karel Doorman. Faced with a very real possibility of defeat and under pressure from the United States, the Dutch finally gave up control of Papua. 

Even though Indonesia won control of Papua mainly through diplomatic means, the role of the armed forces cannot be discounted. The powerful state of Indonesia’s navy and air force presented enough deterrence effect against the Dutch that eventually forced them to resort to diplomatic actions.

From that case, we can see that military backing plays an important part in diplomacy. The Prussian King Frederick the Great once said, “Diplomacy without arms is like music without instruments”. So unless a state has the military means to back their demands during a negotiation, an adversary will not take that negotiation seriously. The state of the Indonesian armed forces during Trikora was powerful enough to back Indonesia’s demands during negotiations. The Dutch knew that if they pursued war, they might not just loose Papua, but also ruin their economy which was still recovering from the ravages of world war two.

Nowadays, the state of Indonesia’s armed forces particularly the navy and air force was not as powerful as it had once been during the Trikora era. These were mainly contributed to the switch on defense priority from external defense into territorial defense during the Suharto era. This had been a trend for some ASEAN countries like Indonesia and Philippines during the cold war where overwhelming American naval superiority in the region served as a protection against external aggression. Condition for the air force and navy was further worsened during the 1998 economic crisis which struck a heavy blow against Indonesia’s economy. Defense spending fell sharply resulting in maintenance difficulties and the inability to procure new equipment. Arms embargo implemented by the United States also serves to further aggravate the situation. Fortunately, Indonesia’s economic recovery for the past few years had made it possible again for the navy and air force to procure new equipment. Under the Minimum Essential Force program, the armed forces sought to modernize its equipment to achieve a minimum ideal force capability to safeguard Indonesia’s sovereignty. In particular, the aim for the navy under this program was to establish a green water navy by 2024. 

As an archipelagic state, it is clear that the core of Indonesia’s armed forces strength should be centered on the navy and air force. Currently the Indonesian navy operates 6 frigates and 10 corvettes as their primary major surface combatant, but only 7 corvettes are considered as new and modern. Although the navy operates many other minor surface combatants like missile boats and fast attack crafts, those ships does not present as much deterrence effect as major surface combatants do. 

The importance of naval deterrence for Indonesia these days is still not lost. Growing tensions in the South China Sea is one case where naval deterrence can serve an important role. Even though China and Indonesia officially did not have any territorial disputes, China’s 9 dash line claim in the South China Sea overlaps with Indonesia’s EEZ near the Natuna Islands. Right now, both countries deny having any territorial disputes, but there is no guarantee that it might not happen in the future. 

A strong naval presence can serve to deter China from pursuing its claims of waters near Natuna Island. What happened to the Philippines in the Spratly Islands was a result of the weak capability of their navy. The Philippine navy had no way to contest China’s claims of the Island chain. So when the Chinese began building artificial islands on the disputed reefs, the best thing the Philippines can do is file a diplomatic protest. Unlike the Philippines, Japan was able to contest China’s claim on the Senkaku Islands. With a powerful navy and coast guard, Japan can afford to directly confront Chinese vessels infringing the waters near the islands.

From that case, we can conclude that a powerful Indonesian Navy is essential to safeguard the country’s sovereignty. In the past, we can see that Indonesia’s powerful navy and air force presented enough deterrence effect against the Dutch that eventually forced them to cede control of Papua through diplomatic means. Nowadays, a strong Indonesian navy can serve to deter foreign powers from infringing on the country’s territory whether by illegal fishing, smuggling, or territorial claims. Through the Minimum Essential Program, it is hoped that by 2024 Indonesia will have a green water navy capable of safeguarding the integrity of the state.